Jesselopes – Politik Dalam Bermasyarakat

Sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak reformasi 1998, namun berbagai tantangan masih terus mengemuka hingga hari ini. Maraknya praktik politik transaksional, lemahnya partisipasi publik, hingga rendahnya akuntabilitas pejabat publik menunjukkan perlunya langkah perbaikan yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, munculnya agenda-agenda reformasi politik menjadi sangat penting untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Berikut adalah tujuh agenda utama perbaikan sistem politik Indonesia yang perlu segera direalisasikan.

1. Reformasi Sistem Pemilu yang Lebih Representatif

Salah satu masalah utama dalam politik Indonesia adalah sistem pemilu yang cenderung mahal dan sarat praktik transaksional. Oleh karena itu, perlu evaluasi ulang terhadap sistem proporsional terbuka, yang meskipun dianggap demokratis, sering kali memunculkan persaingan internal partai yang tidak sehat. Alternatif seperti sistem proporsional tertutup dengan pengawasan ketat internal partai bisa menjadi solusi, asal partai mampu mengelola rekrutmen kader secara demokratis dan transparan.

2. Penguatan Partai Politik Secara Internal

Partai politik adalah pilar utama demokrasi, namun di Indonesia banyak partai masih dikuasai elit tertentu dan belum sepenuhnya demokratis. Agenda reformasi yang penting di sini adalah membangun sistem kaderisasi yang jelas, transparansi pendanaan partai, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang tidak bergantung pada satu tokoh.

3. Penghapusan Politik Uang dan Transaksional

Praktik politik uang menjadi momok utama dalam setiap pemilu. Selain merusak etika demokrasi, hal ini membuat politik menjadi ajang investasi https://rajazeus.info/ untuk mencari keuntungan saat berkuasa. Diperlukan penegakan hukum yang kuat, pengawasan ketat oleh KPU dan Bawaslu, serta pendidikan politik masyarakat untuk menolak praktik semacam ini.

4. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dan Kelompok Marginal

Demokrasi Indonesia masih belum inklusif. Keterwakilan perempuan di parlemen, misalnya, masih jauh dari ideal. Diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih serius dan kuota keterwakilan yang benar-benar ditegakkan secara konsisten.

5. Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD perlu diperkuat fungsinya sebagai lembaga pengawas dan pembuat kebijakan. Perlu peningkatan kapasitas anggota legislatif, serta dorongan untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap eksekutif secara lebih efektif dan independen.

6. Pembatasan Masa Jabatan dan Dinasti Politik

Munculnya dinasti politik di banyak daerah menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang sehat. Pembatasan masa jabatan yang ketat, pelarangan calon tunggal yang diusung dinasti, serta pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas negara perlu ditegakkan agar kekuasaan tidak berputar hanya pada segelintir kelompok.

7. Digitalisasi dan Transparansi dalam Pemerintahan

Sistem politik yang baik harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi dalam layanan publik, e-budgeting, dan pelaporan kinerja pejabat publik secara terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah.

Perbaikan sistem politik Indonesia bukan hanya tugas pemerintah dan elite politik, tapi juga seluruh masyarakat sipil. Tujuh agenda di atas bukan hal yang utopis, tetapi sangat mungkin diwujudkan dengan kemauan politik dan partisipasi aktif rakyat. Menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, reformasi politik harus terus digelorakan sebagai bagian dari perjuangan reformasi yang belum selesai.

Baca Juga: Politik Agraria: Konflik Lahan dan Reformasi Sektor Pertanian

Di negara agraris seperti Indonesia, tanah bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga menjadi titik sentral dari banyak konflik sosial, ekonomi, dan politik. Politik agraria mencerminkan bagaimana kebijakan pertanahan, penguasaan lahan, dan penggunaan tanah dikendalikan, didistribusikan, dan dipertahankan oleh berbagai aktor — negara, korporasi, dan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, konflik lahan semakin mengemuka, terutama akibat ketimpangan kepemilikan tanah, ekspansi industri, dan lemahnya pelaksanaan reformasi agraria. Di sisi lain, sektor pertanian yang menopang jutaan petani kecil masih menghadapi tantangan struktural yang kompleks.

🌾 Ketimpangan Struktur Kepemilikan Lahan

Salah satu akar persoalan agraria di Indonesia adalah ketimpangan dalam penguasaan lahan. Menurut data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sebagian besar lahan produktif dikuasai oleh korporasi besar di sektor perkebunan, pertambangan, dan properti. Sementara itu, jutaan petani hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali.

Contohnya, dalam sektor perkebunan kelapa sawit, puluhan juta hektare tanah berada di bawah konsesi perusahaan, sementara masyarakat adat dan petani kecil terusir dari wilayah kelola tradisional mereka. Ketimpangan ini menciptakan ketegangan sosial yang berkelanjutan.

🔥 Konflik Lahan yang Terus Terjadi

Konflik lahan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik antara rakyat dengan negara, rakyat dengan perusahaan, maupun antar kelompok masyarakat. Konflik ini sering kali melibatkan:

• Sengketa tanah adat yang tidak diakui negara

• Penggusuran paksa untuk pembangunan infrastruktur

• Tumpang tindih izin konsesi dengan pemukiman masyarakat

Banyak konflik agraria berujung pada kekerasan dan kriminalisasi terhadap petani atau aktivis lingkungan. Dalam laporan KPA tahun 2024, tercatat lebih dari 300 konflik agraria dengan ribuan korban terdampak, mulai dari kehilangan tempat tinggal, akses pangan, hingga trauma psikologis.

⚖️ Reformasi Agraria: Janji yang Tertunda

Reformasi agraria yang sejati mestinya mencakup redistribusi tanah yang adil, pengakuan wilayah adat, dan pemberdayaan petani secara ekonomi. Pemerintah telah meluncurkan program reforma agraria nasional, namun pelaksanaannya sering terhambat oleh:

• Tumpang tindih regulasi antara kementerian

• Kepentingan elite dan investor besar

• Minimnya perlindungan terhadap masyarakat adat dan petani

Program sertifikasi tanah, meski masif, lebih berorientasi administratif daripada memperbaiki struktur ketimpangan. Banyak ahli menilai bahwa tanpa perubahan paradigma, reformasi agraria hanya akan menjadi retorika politik tanpa dampak nyata.

🚜 Krisis di Sektor Pertanian

Sektor pertanian Indonesia yang menyerap lebih dari 30% tenaga kerja menghadapi tantangan besar:

• Alih fungsi lahan pertanian menjadi industri dan perumahan

• Minimnya regenerasi petani karena anak muda tidak tertarik bertani

• Akses terbatas pada modal, teknologi, dan pasar

• Ketergantungan pada impor pangan

Ironisnya, meski Indonesia memiliki lahan luas dan sumber daya alam melimpah, banyak kebutuhan pangan pokok masih bergantung pada impor. Hal ini menunjukkan kegagalan struktur agraria dan kebijakan pangan nasional.

🌿 Masa Depan Politik Agraria: Rekomendasi dan Jalan ke Depan

Untuk membenahi politik agraria dan mendorong keadilan dalam pengelolaan tanah, beberapa langkah berikut menjadi penting:

1. Revisi Kebijakan Pertanahan Nasional

   • Hapus tumpang tindih rajazeus terbaru regulasi antara UU Kehutanan, Pertambangan, dan Agraria.

   • Kuatkan perlindungan hukum terhadap wilayah adat dan masyarakat lokal.

2. Redistribusi Lahan yang Progresif

   • Distribusikan tanah terlantar dan eks-HGU kepada petani tak bertanah.

   • Prioritaskan perempuan petani dan kelompok rentan dalam skema reformasi.

3. Revitalisasi Pertanian

   • Berikan subsidi, pelatihan, dan teknologi pertanian ramah lingkungan kepada petani.

   • Ciptakan pasar yang adil dan melindungi harga hasil tani.

4. Transparansi dan Partisipasi

   • Libatkan masyarakat sipil dan petani dalam proses perencanaan tata ruang dan pembangunan.

   • Terapkan sistem informasi pertanahan berbasis komunitas.

BACA JUGA: Politik Multikultural Malaysia: Bagaimana Keberagaman Etnis Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Malaysia adalah negara yang memiliki rajazeus login kekayaan budaya yang luar biasa, di mana bermacam etnis dan budaya hidup berdampingan didalam harmoni. Negara ini terdiri dari tiga group etnis utama, yaitu Melayu, Cina, dan India, bersama tiap-tiap memiliki dampak kuat didalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, proses politik Malaysia udah dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman ini, sekaligus menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat merawat keseimbangan antar kelompok.

Bagaimana Keberagaman Etnis Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah

Politik multikultural Malaysia berfokus pada pengelolaan interaksi antar etnis, pengakuan atas hak-hak group minoritas, dan penciptaan kebijakan yang dapat memajukan negara tanpa menyebabkan ketegangan antar group etnis. Artikel ini bakal membahas bagaimana keberagaman etnis di Malaysia mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta tantangan dan dampak dari proses politik yang benar-benar tergantung pada keragaman ini.

1. Sejarah Politik Multikultural Malaysia

Sejak masa kolonial, Malaysia udah menjadi melting pot budaya yang kaya. Orang Melayu, yang merupakan group etnis dominan, udah ada di wilayah ini sejak lama. Sementara itu, kedatangan para imigran dari Tiongkok dan India pada abad ke-19, yang berkunjung untuk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, membawa budaya mereka sendiri. Orang Cina di Malaysia lebih banyak bekerja di sektor perdagangan dan industri, namun orang India lebih banyak terlibat didalam sektor perkebunan. Kedua group ini tingkatkan keragaman etnis yang ada di negara ini.

Ketika Malaysia menggapai kemerdekaan pada th. 1957, negara ini jelas pentingnya merawat persatuan pada kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Sebagai langkah untuk menghindari ketegangan antar kelompok, pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan afirmatif yang memiliki tujuan untuk mengimbuhkan keseimbangan ekonomi dan sosial pada kelompok-kelompok etnis ini. Ini tercermin didalam pengaturan politik, sosial, dan ekonomi yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu group pun terasa terpinggirkan atau kehilangan haknya.

2. Sistem Politik Malaysia yang Multikultural

Sistem politik Malaysia benar-benar dipengaruhi oleh keberagaman etnis yang ada di dalamnya. Malaysia mengadopsi proses pemerintahan parlementer bersama monarki konstitusional, di mana kepala negara adalah Yang di-Pertuan Agong (Raja) yang bergiliran dari kalangan sultan-sultan Melayu setiap lima tahun. Di tingkat pemerintah pusat, terdapat Dewan Rakyat (Parlemen) yang terdiri dari perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, saat Dewan Negara berfungsi sebagai dewan yang lebih berbentuk pengawasan.

Partai-partai politik di Malaysia benar-benar terhubung bersama group etnis tertentu. UMNO (United Malays National Organisation) adalah partai yang mewakili kepentingan Melayu dan sering kali menjadi partai yang dominan didalam pemerintahan. Sementara itu, MCA (Malaysian Chinese Association) adalah partai yang mewakili komunitas Cina, dan MIC (Malaysian Indian Congress) merupakan partai yang berfokus pada kepentingan penduduk India.

Namun, sejak awal kemerdekaan hingga kini, Barisan Nasional (BN), yang merupakan koalisi pada UMNO, MCA, MIC, dan beberapa partai kecil lainnya, udah menjadi aliansi yang menyesuaikan politik Malaysia selama lebih dari 60 tahun. Sistem koalisi ini memastikan bahwa tidak ada satu group etnis pun yang mendominasi, dan mengimbuhkan area bagi setiap group untuk mempengaruhi kebijakan negara.

Pada th. 2018, Pakatan Harapan (PH), sebuah koalisi oposisi yang terdiri dari partai-partai bersama basis etnis yang lebih beragam, berhasil memenangkan pemilihan umum dan menggulingkan dominasi Barisan Nasional yang udah lama berkuasa. Meskipun demikian, proses koalisi selalu menjadi kebolehan dominan didalam politik Malaysia, di mana setiap group etnis memegang peran mutlak didalam pengambilan keputusan.

3. Kebijakan Ekonomi dan Afirmasi Berdasarkan Etnis

Salah satu kebijakan pemerintah Malaysia yang paling dikenal didalam kaitannya bersama multikulturalisme adalah Kebijakan Afirmasi yang diberlakukan untuk memperbaiki kesejahteraan group Melayu. Kebijakan ini, yang di awali pada awal 1970-an sesudah kerusuhan rasial 1969, memiliki tujuan untuk tingkatkan peran ekonomi dan sosial orang Melayu, yang pada saat itu diakui tertinggal dibandingkan bersama group Cina yang lebih maju didalam sektor perdagangan dan industri.

Dasar Ekonomi Baru (NEP) yang diperkenalkan oleh pemerintah pada th. 1971, misalnya, berfokus pada pengurangan ketimpangan pada group etnis bersama langkah menopang orang Melayu (Bumiputera) didalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan bisnis. Kebijakan ini menetapkan tujuan tertentu sehingga 30% dari kekayaan negara dimiliki oleh orang Melayu didalam saat beberapa dekade. Kebijakan afirmatif seperti ini juga termasuk pertolongan kuota di perguruan tinggi dan sektor pekerjaan untuk berikan kesempatan lebih besar kepada orang Melayu.

Di sisi lain, kebijakan ini juga berusaha untuk merawat interaksi baik bersama komunitas Cina dan India. Oleh sebab itu, biarpun kebijakan afirmatif ini banyak berikan keuntungan bagi orang Melayu, pemerintah juga berusaha untuk tidak mengesampingkan peran orang Cina dan India didalam perekonomian. Ini tercermin didalam bermacam insentif untuk menopang usaha kecil dan menengah dari group etnis lainnya, biarpun bersama batasan yang lebih longgar dibandingkan bersama kebijakan untuk Bumiputera.

4. Pengaruh Multikulturalisme didalam Kebijakan Sosial dan Pendidikan

Kebijakan sosial dan pendidikan di Malaysia juga benar-benar dipengaruhi oleh keberagaman etnis. Dalam pendidikan, negara ini memiliki proses pendidikan yang terpisah pada sekolah nasional yang mengfungsikan bahasa Melayu dan sekolah-sekolah yang lebih banyak dihadiri oleh komunitas Cina dan Tamil, di mana bahasa pengantar adalah Mandarin dan Tamil, masing-masing. Meski demikian, ada pula sekolah-sekolah yang mengadopsi bahasa Inggris dan bahasa Melayu.

Dalam hal sosial, pemerintah Malaysia mempromosikan konsep “1Malaysia”, yang dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak pada th. 2009. Konsep ini memiliki tujuan untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan penduduk yang multikultural dan mengurangi ketegangan antar group etnis bersama mengedepankan pentingnya kebersamaan dan rasa saling menghormati. Namun, biarpun niatnya baik, implementasi konsep ini sering kali terhalang oleh perbedaan pandangan politik dan sosial yang mendalam pada group etnis yang berbeda.

5. Tantangan didalam Politik Multikultural

Meskipun kebijakan politik Malaysia udah berhasil merawat keharmonisan antar group etnis selama beberapa dekade, tantangan-tantangan baru kini muncul. Perkembangan ekonomi global, urbanisasi, dan pergantian sosial udah menuntut pergantian didalam kebijakan yang ada. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan afirmatif kini udah tidak relevan kembali dan perlu direformasi sehingga lebih inklusif, lebih-lebih untuk group minoritas dan non-Bumiputera yang juga menghadapi susah ekonomi.

Selain itu, ketegangan politik yang keluar akibat kompetisi pada partai politik berbasis etnis sering kali memicu polarisasi sosial. Terlebih lagi, bersama timbulnya politik identitas yang makin menguat, banyak pihak terasa bahwa pluralisme budaya di Malaysia perlu dikaji kembali sehingga selalu relevan di zaman modern.

Kesimpulan

BACA JUGA: Politik Divide et Impera: Cara Penguasa Memecah Belah Rakyat untuk Mempertahankan Kekuasaan

Politik multikultural Malaysia adalah semisal bagaimana negara-negara bersama keberagaman etnis dapat berusaha untuk hidup bersama didalam harmoni, biarpun dihadapkan pada tantangan yang besar. Keberagaman etnis Malaysia udah mempengaruhi bermacam kebijakan pemerintah, terasa dari kebijakan ekonomi hingga pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap group meraih tempatnya. Namun, didalam menghadapi masa depan, mutlak bagi Malaysia untuk konsisten membahas dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan ini sehingga dapat menciptakan penduduk yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.