Malaysia adalah negara yang memiliki rajazeus login kekayaan budaya yang luar biasa, di mana bermacam etnis dan budaya hidup berdampingan didalam harmoni. Negara ini terdiri dari tiga group etnis utama, yaitu Melayu, Cina, dan India, bersama tiap-tiap memiliki dampak kuat didalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks ini, proses politik Malaysia udah dibentuk untuk mengakomodasi keberagaman ini, sekaligus menciptakan kebijakan-kebijakan yang dapat merawat keseimbangan antar kelompok.
Bagaimana Keberagaman Etnis Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah
Politik multikultural Malaysia berfokus pada pengelolaan interaksi antar etnis, pengakuan atas hak-hak group minoritas, dan penciptaan kebijakan yang dapat memajukan negara tanpa menyebabkan ketegangan antar group etnis. Artikel ini bakal membahas bagaimana keberagaman etnis di Malaysia mempengaruhi kebijakan pemerintah, serta tantangan dan dampak dari proses politik yang benar-benar tergantung pada keragaman ini.
1. Sejarah Politik Multikultural Malaysia
Sejak masa kolonial, Malaysia udah menjadi melting pot budaya yang kaya. Orang Melayu, yang merupakan group etnis dominan, udah ada di wilayah ini sejak lama. Sementara itu, kedatangan para imigran dari Tiongkok dan India pada abad ke-19, yang berkunjung untuk bekerja di sektor pertanian dan perdagangan, membawa budaya mereka sendiri. Orang Cina di Malaysia lebih banyak bekerja di sektor perdagangan dan industri, namun orang India lebih banyak terlibat didalam sektor perkebunan. Kedua group ini tingkatkan keragaman etnis yang ada di negara ini.
Ketika Malaysia menggapai kemerdekaan pada th. 1957, negara ini jelas pentingnya merawat persatuan pada kelompok-kelompok etnis yang berbeda. Sebagai langkah untuk menghindari ketegangan antar kelompok, pemerintah Malaysia mengadopsi kebijakan afirmatif yang memiliki tujuan untuk mengimbuhkan keseimbangan ekonomi dan sosial pada kelompok-kelompok etnis ini. Ini tercermin didalam pengaturan politik, sosial, dan ekonomi yang dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada satu group pun terasa terpinggirkan atau kehilangan haknya.
2. Sistem Politik Malaysia yang Multikultural
Sistem politik Malaysia benar-benar dipengaruhi oleh keberagaman etnis yang ada di dalamnya. Malaysia mengadopsi proses pemerintahan parlementer bersama monarki konstitusional, di mana kepala negara adalah Yang di-Pertuan Agong (Raja) yang bergiliran dari kalangan sultan-sultan Melayu setiap lima tahun. Di tingkat pemerintah pusat, terdapat Dewan Rakyat (Parlemen) yang terdiri dari perwakilan yang dipilih langsung oleh rakyat, saat Dewan Negara berfungsi sebagai dewan yang lebih berbentuk pengawasan.
Partai-partai politik di Malaysia benar-benar terhubung bersama group etnis tertentu. UMNO (United Malays National Organisation) adalah partai yang mewakili kepentingan Melayu dan sering kali menjadi partai yang dominan didalam pemerintahan. Sementara itu, MCA (Malaysian Chinese Association) adalah partai yang mewakili komunitas Cina, dan MIC (Malaysian Indian Congress) merupakan partai yang berfokus pada kepentingan penduduk India.
Namun, sejak awal kemerdekaan hingga kini, Barisan Nasional (BN), yang merupakan koalisi pada UMNO, MCA, MIC, dan beberapa partai kecil lainnya, udah menjadi aliansi yang menyesuaikan politik Malaysia selama lebih dari 60 tahun. Sistem koalisi ini memastikan bahwa tidak ada satu group etnis pun yang mendominasi, dan mengimbuhkan area bagi setiap group untuk mempengaruhi kebijakan negara.
Pada th. 2018, Pakatan Harapan (PH), sebuah koalisi oposisi yang terdiri dari partai-partai bersama basis etnis yang lebih beragam, berhasil memenangkan pemilihan umum dan menggulingkan dominasi Barisan Nasional yang udah lama berkuasa. Meskipun demikian, proses koalisi selalu menjadi kebolehan dominan didalam politik Malaysia, di mana setiap group etnis memegang peran mutlak didalam pengambilan keputusan.
3. Kebijakan Ekonomi dan Afirmasi Berdasarkan Etnis
Salah satu kebijakan pemerintah Malaysia yang paling dikenal didalam kaitannya bersama multikulturalisme adalah Kebijakan Afirmasi yang diberlakukan untuk memperbaiki kesejahteraan group Melayu. Kebijakan ini, yang di awali pada awal 1970-an sesudah kerusuhan rasial 1969, memiliki tujuan untuk tingkatkan peran ekonomi dan sosial orang Melayu, yang pada saat itu diakui tertinggal dibandingkan bersama group Cina yang lebih maju didalam sektor perdagangan dan industri.
Dasar Ekonomi Baru (NEP) yang diperkenalkan oleh pemerintah pada th. 1971, misalnya, berfokus pada pengurangan ketimpangan pada group etnis bersama langkah menopang orang Melayu (Bumiputera) didalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kepemilikan bisnis. Kebijakan ini menetapkan tujuan tertentu sehingga 30% dari kekayaan negara dimiliki oleh orang Melayu didalam saat beberapa dekade. Kebijakan afirmatif seperti ini juga termasuk pertolongan kuota di perguruan tinggi dan sektor pekerjaan untuk berikan kesempatan lebih besar kepada orang Melayu.
Di sisi lain, kebijakan ini juga berusaha untuk merawat interaksi baik bersama komunitas Cina dan India. Oleh sebab itu, biarpun kebijakan afirmatif ini banyak berikan keuntungan bagi orang Melayu, pemerintah juga berusaha untuk tidak mengesampingkan peran orang Cina dan India didalam perekonomian. Ini tercermin didalam bermacam insentif untuk menopang usaha kecil dan menengah dari group etnis lainnya, biarpun bersama batasan yang lebih longgar dibandingkan bersama kebijakan untuk Bumiputera.
4. Pengaruh Multikulturalisme didalam Kebijakan Sosial dan Pendidikan
Kebijakan sosial dan pendidikan di Malaysia juga benar-benar dipengaruhi oleh keberagaman etnis. Dalam pendidikan, negara ini memiliki proses pendidikan yang terpisah pada sekolah nasional yang mengfungsikan bahasa Melayu dan sekolah-sekolah yang lebih banyak dihadiri oleh komunitas Cina dan Tamil, di mana bahasa pengantar adalah Mandarin dan Tamil, masing-masing. Meski demikian, ada pula sekolah-sekolah yang mengadopsi bahasa Inggris dan bahasa Melayu.
Dalam hal sosial, pemerintah Malaysia mempromosikan konsep “1Malaysia”, yang dicanangkan oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak pada th. 2009. Konsep ini memiliki tujuan untuk memperkuat rasa persatuan di kalangan penduduk yang multikultural dan mengurangi ketegangan antar group etnis bersama mengedepankan pentingnya kebersamaan dan rasa saling menghormati. Namun, biarpun niatnya baik, implementasi konsep ini sering kali terhalang oleh perbedaan pandangan politik dan sosial yang mendalam pada group etnis yang berbeda.
5. Tantangan didalam Politik Multikultural
Meskipun kebijakan politik Malaysia udah berhasil merawat keharmonisan antar group etnis selama beberapa dekade, tantangan-tantangan baru kini muncul. Perkembangan ekonomi global, urbanisasi, dan pergantian sosial udah menuntut pergantian didalam kebijakan yang ada. Beberapa pihak berpendapat bahwa kebijakan afirmatif kini udah tidak relevan kembali dan perlu direformasi sehingga lebih inklusif, lebih-lebih untuk group minoritas dan non-Bumiputera yang juga menghadapi susah ekonomi.
Selain itu, ketegangan politik yang keluar akibat kompetisi pada partai politik berbasis etnis sering kali memicu polarisasi sosial. Terlebih lagi, bersama timbulnya politik identitas yang makin menguat, banyak pihak terasa bahwa pluralisme budaya di Malaysia perlu dikaji kembali sehingga selalu relevan di zaman modern.
Kesimpulan
BACA JUGA: Politik Divide et Impera: Cara Penguasa Memecah Belah Rakyat untuk Mempertahankan Kekuasaan
Politik multikultural Malaysia adalah semisal bagaimana negara-negara bersama keberagaman etnis dapat berusaha untuk hidup bersama didalam harmoni, biarpun dihadapkan pada tantangan yang besar. Keberagaman etnis Malaysia udah mempengaruhi bermacam kebijakan pemerintah, terasa dari kebijakan ekonomi hingga pendidikan, untuk memastikan bahwa setiap group meraih tempatnya. Namun, didalam menghadapi masa depan, mutlak bagi Malaysia untuk konsisten membahas dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan ini sehingga dapat menciptakan penduduk yang lebih inklusif, adil, dan harmonis.