Sistem politik Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak reformasi 1998, namun berbagai tantangan masih terus mengemuka hingga hari ini. Maraknya praktik politik transaksional, lemahnya partisipasi publik, hingga rendahnya akuntabilitas pejabat publik menunjukkan perlunya langkah perbaikan yang lebih sistemik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, munculnya agenda-agenda reformasi politik menjadi sangat penting untuk memastikan demokrasi Indonesia tidak hanya prosedural, tetapi juga substansial. Berikut adalah tujuh agenda utama perbaikan sistem politik Indonesia yang perlu segera direalisasikan.
1. Reformasi Sistem Pemilu yang Lebih Representatif
Salah satu masalah utama dalam politik Indonesia adalah sistem pemilu yang cenderung mahal dan sarat praktik transaksional. Oleh karena itu, perlu evaluasi ulang terhadap sistem proporsional terbuka, yang meskipun dianggap demokratis, sering kali memunculkan persaingan internal partai yang tidak sehat. Alternatif seperti sistem proporsional tertutup dengan pengawasan ketat internal partai bisa menjadi solusi, asal partai mampu mengelola rekrutmen kader secara demokratis dan transparan.
2. Penguatan Partai Politik Secara Internal
Partai politik adalah pilar utama demokrasi, namun di Indonesia banyak partai masih dikuasai elit tertentu dan belum sepenuhnya demokratis. Agenda reformasi yang penting di sini adalah membangun sistem kaderisasi yang jelas, transparansi pendanaan partai, serta mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang tidak bergantung pada satu tokoh.
3. Penghapusan Politik Uang dan Transaksional
Praktik politik uang menjadi momok utama dalam setiap pemilu. Selain merusak etika demokrasi, hal ini membuat politik menjadi ajang investasi https://rajazeus.info/ untuk mencari keuntungan saat berkuasa. Diperlukan penegakan hukum yang kuat, pengawasan ketat oleh KPU dan Bawaslu, serta pendidikan politik masyarakat untuk menolak praktik semacam ini.
4. Peningkatan Keterwakilan Perempuan dan Kelompok Marginal
Demokrasi Indonesia masih belum inklusif. Keterwakilan perempuan di parlemen, misalnya, masih jauh dari ideal. Diperlukan kebijakan afirmatif yang lebih serius dan kuota keterwakilan yang benar-benar ditegakkan secara konsisten.
5. Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Legislatif
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD perlu diperkuat fungsinya sebagai lembaga pengawas dan pembuat kebijakan. Perlu peningkatan kapasitas anggota legislatif, serta dorongan untuk menjalankan fungsi check and balance terhadap eksekutif secara lebih efektif dan independen.
6. Pembatasan Masa Jabatan dan Dinasti Politik
Munculnya dinasti politik di banyak daerah menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang sehat. Pembatasan masa jabatan yang ketat, pelarangan calon tunggal yang diusung dinasti, serta pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas negara perlu ditegakkan agar kekuasaan tidak berputar hanya pada segelintir kelompok.
7. Digitalisasi dan Transparansi dalam Pemerintahan
Sistem politik yang baik harus didukung oleh transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi dalam layanan publik, e-budgeting, dan pelaporan kinerja pejabat publik secara terbuka akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintah.
Perbaikan sistem politik Indonesia bukan hanya tugas pemerintah dan elite politik, tapi juga seluruh masyarakat sipil. Tujuh agenda di atas bukan hal yang utopis, tetapi sangat mungkin diwujudkan dengan kemauan politik dan partisipasi aktif rakyat. Menuju Indonesia yang demokratis dan berkeadilan, reformasi politik harus terus digelorakan sebagai bagian dari perjuangan reformasi yang belum selesai.
Baca Juga: Politik Agraria: Konflik Lahan dan Reformasi Sektor Pertanian