Jesselopes – Politik Dalam Bermasyarakat

Malam ini, saya duduk di beranda sambil menyesap secangkir kopi, merenungkan berita-berita yang terus bermunculan di media. Semakin saya membaca, semakin saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres di negeri ini, terutama menjelang Pilkada 2024. Seolah-olah demokrasi yang kita bangun dengan susah payah, sedang terguncang oleh kepentingan-kepentingan yang tidak berpihak pada rakyat.

Satu hal yang paling mengganggu pikiran saya adalah adanya upaya dari Koalisi Indonesia Maju yang tampak ingin memastikan bahwa calon-calon mereka di berbagai daerah tidak akan mendapat perlawanan berarti, bahkan jika itu berarti harus melawan kotak kosong atau calon independen yang tidak dikenal masyarakat. Saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar demokrasi? Di mana letak keadilan ketika rakyat dipaksa memilih antara kandidat yang sudah diatur atau sekadar memilih “tidak memilih”?

Belum selesai dengan kegelisahan itu, Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian mengeluarkan putusan pada 20 Agustus kemarin yang menyatakan bahwa partai politik tidak perlu memiliki kursi di DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah. Awalnya, saya berpikir bahwa ini bisa membuka peluang bagi calon-calon baru yang lebih segar dan tidak terikat dengan oligarki politik. Tapi, semakin dipikirkan, semakin saya merasakan ada yang tidak beres. Dengan kebijakan ini, mungkinkah justru memberi ruang bagi kekuatan politik besar untuk bermain lebih leluasa? Dalam situasi di mana kontrol atas demokrasi sudah mulai dipertanyakan, ini bisa jadi pisau bermata dua.

Baca Juga : 4 Fungsi Etika Dalam Politik Yang Terjadi Pada Pemilu 2024 Lalu

Keputusan MK ini ternyata tidak dibiarkan begitu saja oleh DPR. Besoknya, mereka langsung merespons dengan mengadakan rapat untuk membahas revisi UU Pilkada. Ini, bagi saya, bukan sekadar reaksi spontan, tapi lebih terasa seperti strategi terencana untuk mengekang potensi munculnya calon-calon baru yang tidak sesuai dengan keinginan partai-partai besar. Ada aroma manipulasi yang kental dalam langkah ini, seolah-olah ada yang sedang berusaha untuk memastikan bahwa kompetisi politik tetap dikuasai oleh segelintir orang yang sama.

Dalam hati saya, terbersit kekhawatiran mendalam. Apalagi ketika mendengar kabar bahwa Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mencoba mengakali putusan MK dengan melonggarkan ambang batas rajaolympus (threshold) pencalonan kepala daerah, namun hanya untuk partai politik yang tidak punya kursi di DPRD. Rasanya seperti menyaksikan sandiwara politik yang sudah bisa ditebak akhirnya.

Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ini bukan sekadar perasaan subjektif, tapi sebuah kenyataan yang tercermin dari berbagai data dan fakta. Menurut laporan dari Indikator Politik Indonesia tingkat kepercayaan publik terhadap dua institusi yakni Partai Politik (Parpol) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih terbilang sangat-sangat rendah yakni dengan tingkat kepercayaan publik 55,9 persen dan Partai Politik (Parpol) dengan angka 51,3 persen. Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cerminan dari kekecewaan mendalam rakyat terhadap proses politik yang semakin elitis dan jauh dari harapan mereka.

Tahukah kamu apa itu politik etis? Menginfokannya dari bermacam-macam sumber, politik etis ialah sebuah pemikiran yang mengungkapkan pemerintah kolonial Belanda memiliki kewajiban akhlak untuk menyejahterakan penduduk Indonesia(yang dulunya Hindia Belanda) karena sudah memberikan kemakmuran bagi negerinya.

Era politik etis ini dipimpin lantas oleh Menteri Jajahan, Alexander WF Idenburg, yang kemudian menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun periode 1909 – 1916. Kebijakan dalam politik etis malahan tertuang dalam program Trias Van Deventer atau Trias Politika yang meliputi pembangunan metode pengairan (irigasi), ajakan terhadap penduduk untuk transmigrasi (imigrasi) dan pembangunan sarana pengajaran (edukasi atau pengajaran).

Politik Etis, Alasan Belanda Gencar Buka Sekolah di Indonesia

Pada era politik etis memang terlihat simbol baru berupa kemajuan. Di permulaan abad ke-20 Belanda gencar membuka sejumlah sekolah rendahan dan kejuruan di Indonesia. Terkesan balas budi, rupanya politik etis ialah salah satu upaya kolonial Belanda yang sarat kepentingan. Segera, apa saja alasan yang mendasari pembukaan sekolah-sekolah oleh Belanda?

Baca Juga : KPU Kubu Raya Lakukan FGD untuk Mengevaluasi Hasil Pemilu

1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat

Selama masa diberlakukannya politik etis di Indonesia, banyak sekolah-sekolah yang dibuka dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Hal hal yang demikian juga berkaitan dengan salah satu aspek kebijakan yang tertuang dalam Trias Van Deventer, ialah edukasi atau pengajaran. Dimasa ini, pemerintah kolonial Belanda membuka banyak sekolah rendah sampai ke pelosok desa, seperti Volkschool, Hollandsch Indische School, dan Vervolgschool.

2. Wujud Balas Tapi

Salah satu hal yang mendasari diberlakukannya politik etis di Indonesia ialah bentuk balas budi. Meski betul-betul disayangkan, upaya balas budi yang dikerjakan oleh Belanda ini sarat akan kepentingan politik dan ekonomi sehingga tujuan utamanya terabaikan. Mendapat buah hati-buah hati bumiputera dari kalangan menengah ke bawah diizinkan mengenyam pengajaran, tapi terdapat sejumlah batasan malahan intervensi dari mereka.

3. Untuk Daya Diberitakan Kerja yang Murah

Daya dari beberapa sumber, tujuan dibukanya sekolah-sekolah semasa politik etis ini tidak lain ialah supaya pemerintah Belanda mendapatkan kekuatan kerja yang murah untuk mengisi posisi-posisi rendahan di pabrik maupun dinas tertentu ditingkat lokal, seperti desa, distrik dan juga onderdistrik.

4. Pemenuhan Diberitakan Kerja yang Profesional

Dibukanya sekolah-sekolah rendahan dan juga sekolah kejuruan di joker388 Indonesia tidak lain ialah untuk memenuhi kekuatan kerja professional. Mengingat ketika itu banyaknya industry yang mulai berdiri di kawasan Hindia Belanda dan memerlukan ahli layak bidangnya.
Nah itulah sedikit penjelasan mengenai politik etis dan alasan kenapa diterapkannya kebijakan hal yang demikian di Indonesia. melulu memiliki pengaruh negative, adanya kebijakan Trias Politika di era politik etis memiliki pengaruh positif yang sudah memunculkan elit baru di kalangan masyarakat pribumi.

Komisi Pemilihan Lazim (KPU) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk melaksanakan penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Lazim (Pemilu) serentak 2024 lalu.

Kegiatan ini melibatkan berjenis-jenis pemangku kepentingan https://garciasbarbershop.com/ seperti, Bawaslu Kubu Raya, partai politik, akademisi, media dan pemantau pemilu. Kegiatan FGD ini digelar disalah satu hotel di Kubu Raua pada Selasa (18/2/2025) pagi.

Dalam sambutanya, Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Kasiono mengatakan, kegiatan ini merujuk pada undang-undang disurat Komisi Pemilihan Lazim Republik Indonesia (KPU RI) dengan nomor 314/PL01-SD/01/2025.

“FGD ini bertujuan untuk membentuk laporan evaluasi Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Kubu Raya dengan melibatkan berjenis-jenis stakeholder berkaitan. Evaluasi ini betul-betul penting untuk menentukan penyelenggaraan pemilu yang lebih bagus ke depan,” kata Kasiono.

Kasiono kemudian menuturkan, FGD ini ialah wadah untuk menerima usulan, termasuk kritik, terhadap tahapan-tahapan pemilihan yang sudah dijalankan pada tahun 2029 mendatang.

“Semua usulan-usulan nantinya akan menjadi bahan anjuran bagi KPU secara bertahap hingga ke KPU Republik Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan kwalitas penyelenggara pemilu di masa mendatang,” ujar Kasiono.

Ia juga mau hasil pembicaraan ini, pihaknya dapat mengidentifikasi berjenis-jenis aspek yang perlu dibetulkan dalam tahapan pemilihan, bagus pemilihan bupati-wakil bupati maupun pemilihan gubernur-wakil gubernur.

Baca Juga : Dampak Pemilu Bagi Perkembangan Negara

“Dengan adanya evaluasi, diharapkan pemilihan kepala tempat mendatang dapat berjalan lebih bagus lagi, serta minim kendala, serta lebih profesional dan demokratis,” ungkapnya.

Kemudian Ketua KPU Kubu Raya itu membeberkan bahwa, ada tiga tema besar yang diangkat dalam FGD ini, ialah pertama menyangkut kelembagaan serta mengevaluasi peran performa penyelenggara pemilu 2024 baru lalu.

“Kemudian membahas unsur-unsur luar memberi pengaruh jalannya pemilu, bagus sebelum maupun sesudah pemilihan termasuk distribusi logistik pemilu, dan aspek teknik lainnya, dan juga tingkat partisipasi pemilih,” pungkasnya.

Dari hasil FGD ini nantinya akan dirumuskan menjadi anjuran yang akan disampaikan ke KPU Provinsi dan KPU Sentra. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu mendatang.

“Memang banyak isian – isian yang kami isi untuk internal, tapi ada hal – hal di luar yang dibuat regu kami sebagai tolok ukur perubahan ke depan dalam proses pemilu 2029 nanti, “sebut Kasiono di sela kegiatan.

Kasiono membeberkan yang paling diangkat oleh partai politik pada evaluasi tersebut ialah tentang pemilih.

Ia berujar bahwa memang ada kekhawatiran di permulaan tentang jumlah pemilih dikarenakan jarak tempat tinggal pemilih dan unsur lainnya.

“Dari sahabat – sahabat parpol yang paling banyak diangkat itu soal pemilih, “katanya.

Tetapi pada FGD ini lanjutnya, terdapat usulan – usulan diantaranya soal Pantarlih yang dibuat dapat dibuat dua Pantarlih.

Bukan cuma mengamati dari sisi pemilih yang jumlahnya 400, tapi diamati juga dari sisi geografisnya.

Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, mengawali perjalanannya lawatan ke luar negeri dengan mengerjakan pertemuan dengan sebagian tokoh dunia. Belum lama ini, Prabowo berkunjung ke Rusia sesudah sebelumnya telah mengunjungi ke sejumlah negara di Asia dan Eropa seperti China, Jepang, Prancis, Serbia, Turki. Kunjungan ini menjadi upaya Prabowo dalam menjalin kekerabatan global dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di ajang Internasional.

Pengamat Kebijakan Relasi Internasional dari Fisipol UGM, Dr. Dafri Agus Salim, M.A., menyebutkan bahwa kunjungan tersebut nampak memberi sinyal akan adanya kemungkinan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. “Aku merasa sepertinya kunjungan ini memberi sinyal atau pertanda bahwa orientasi politik kita kemungkinan akan sedikit bergeser. Dari yang tadinya agak barat, ini mungkin kita agak ke timur. Dalam konteks ini maksudnya braxtonatlakenorman.com ke negara-negara yang tidak senantiasa akrab dengan negara-negara Barat, terlebih Amerika,” papar Dafri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/8) di Kampus UGM.

Dari daftar negara-negara yang dikunjungi, Kata Dafri, Prabowo tidak pergi ke negara-negara Barat. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan harapan menjalin kerja sama dengan negara-negara Timur, seperti Turki, China, dan Rusia yang berpotensi besar dalam kekerabatan ekonomi perdagangan Indonesia ke depannya. Kunjungan ini juga mengindikasikan bahwa Prabowo berkeinginan Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun tenaga Timur.

Baca Juga : Dinamika dan Peranannya Politik dalam Kehidupan Sosial

Kecuali itu, Dafri juga beranggapan bahwa kunjungan yang dikerjakan Prabowo tersebut sepertinya juga bertujuan untuk menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia, di luar negara-negara Barat.

Soal kunjungan Prabowo ke China dan Rusia ini menurutnya dapat berdampak besar kepada kekerabatan politik luar negeri Indonesia dengan Amerika yang berseberangan skor-skor politiknya dengan negara-negara tersebut. Taktik Indonesia untuk mendekati China, Rusia, Turki, dikerjakan dalam rangka meningkatkan posisi tawar kepada negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengesampingkan kepentingan Indonesia.

Dengan memperkuat posisi tawar, kata Dafri, memungkinkan Indonesia memiliki jalan masuk yang lebih besar untuk merealisasikan kepentingannya. Kecuali itu, akibat lainnya akan berdampak pada jalan masuk Indonesia kepada bantuan-bantuan, bagus negara-negara Barat atau lembaga-lembaga Internasional yang mungkin dapat menjadi kian melemah. Di sisi lain, Indonesia nantinya dapat menginginkan bantuan dari negara-negara lain. “Menurut aku, ada dua tujuannya, untuk meningkatkan posisi tawar untuk menerima jalan masuk lebih besar di bidang keamanan, seumpama pembelian senjata, dukungan politik, dst. Bagian dari strategi Prabowo nanti untuk membuka pasar yang lebih luas dengan kerja sama ekonomi di luar negara-negara mainstream Barat,” jelas Dafri.

Pergeseran orientasi ini oleh Dafri diukur diberi pengaruh oleh dinamika politik domestik Indonesia. “Jadi, jangan-jangan mengapa kita sekarang dekat sekali dengan China, walaupun dulu Prabowo seperti nampak anti-China dari orasi-orasinya, itu diberi pengaruh oleh tenaga politik di dalam negeri, termasuk dalam hal ini pengusaha,” papar Dafri.

Dengan pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi ini memperlihatkan bahwa Indonesia belum dapat mengerjakan politik bebas aktif yang murni cocok dengan konsep yang ada. “Di era Soekarno kita sungguh-sungguh dekat dengan Timur, melainkan di era Soeharto kita dekat dengan Barat. Tak dapat dikatakan sebagai bebas aktif, lebih dapat dikatakan sebagai pragmatisme. Kita tidak peduli lagi, berkeinginan barat, berkeinginan timur, bila ia menguntungkan ya, jadi teman kita. Jadi bukan bebas aktif seperti yang dikonsepkan. Aku memperhatikan ke depannya juga oleh Prabowo tidak akan murni,” pungkasnya.

Tahun 2025 dievaluasi akan menjadi ujian sebetulnya sekalian momen pembuktian Joko Widodo atau Jokowi dalam mengelola modal politik yang dimiliki, apakah dengan pendekatan personal (perorangan) atau berbasis partai politik.

“Menarik melihat bagaimana Jokowi mengelola modal politik yang tidak berbasis partai, tapi dampak personalnya,” tutur Psikolog Politik UNS Solo, Abdul Hakim, dikala diwawancarai Espos, Rabu (1/1/2025) siang.

Ia melihat Jokowi cukup sukses menanamkan dampaknya dengan meng-endorse banyak calon kepala tempat dan calon wakil kepala tempat dalam Pilkada 2024. Pun banyak di antara para calon itu yang sukses memenangi kontestasi Pilkada.

“Beberapa besar calon yang di-endorse [Jokowi] menang. Melainkan kan tidak ada instrumen organisasi partai yang akan mengatur loyalitas mereka. Jadi kita lihat bagaimana Jokowi dapat menjaga dampaknya, secara khusus kepada calon-calon yang ia endorse,” kata ia.

Abdul Hakim beranggapan Jokowi akan terus berupaya membuat dirinya relevan dengan jknailsbeauty.com dinamika politik yang terjadi. Sebab Presiden ke-7 RI itu sudah memperkenalkan akan tetap aktif di politik, kendati sudah purnatugas dan belum mempunyai kendaraan partai politik.”

“Jokowi kan memperkenalkan akan tetap aktif di politik. Jadi Jokowi bukan tipikal mantan presiden yang menghabiskan waktu melukis atau membuat nyanyian. Beliau mempertimbangkan menjadi seorang mantan presiden yang tetap muncul di publik dan aktif di pentas politik,” tutur ia.

Baca Juga: Definisi, Jenis, dan Perkembangannya dalam Dunia Politik

Bagaimana Jokowi mempertahankan dampaknya tanpa mesin parpol dan tidak lagi menjadi Presiden, berdasarkan Abdul Hakim, bakal menarik dicermati. “Kita akan lihat satu warna atau pendekatan politik baru bagaimana Jokowi mengelola dampak politiknya,” sambung ia.

“Politik kita sekarang politik yang kurang beretika,” ujar Jokowi dikala menjadi pembicara dalam talkshow bertema ‘Peran antar Faktor Bangsa; Dahulu, Kini dan Datang’ di Hotel Sunan, Solo, Jawa Tengah, Jumat (20/6).

Politik kurang beretika yang dimaksud Jokowi merupakan banyaknya perbuatan tidak terpuji dilakukan demi menerima kekuasaan. Jokowi kemudian mencontohkan banyaknya kampanye hitam di sosial media yang dilakukan pihak tertentu untuk menjatuhkan dirinya.

“Aku menyukai geleng-geleng kepala bila lihat sosial media. Bahasanya kasar-kasar sekali,” ucap gubernur DKI Jakarta non-aktif tersebut.

Jokowi menilai, pesta demokrasi harusnya disambut dengan kegembiraan. Masyarakat harus berbahagia karena akan mempunyai pemimpin baru yang diyakini akan membawa perubahan ke arah lebih baik. Melainkan, yang terjadi dikala ini justru masyarakat dijejali dengan berjenis-jenis kabar yang menyesatkan.