Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem pemerintahan negara demokrasi. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, partai politik harus berpegang teguh pada sistem politik yang berintegritas.
Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi
Di Indonesia, keberadaan dan fungsi partai politik diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 yang mengubah UU No. 2/2008 tentang Partai Politik.
Pengertian Partai Politik Menurut Undang-Undang
Menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2011, partai politik adalah organisasi nasional yang dibentuk oleh sekumpulan warga negara Indonesia secara sukarela berdasarkan kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan serta membela smithcairnsmazda.com kepentingan politik anggotanya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, partai politik juga berperan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Lima Fungsi Utama Partai Politik
Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 menjelaskan lima fungsi utama partai politik di Indonesia, antara lain:
- Pendidikan Politik: Partai politik menjadi sarana untuk mendidik masyarakat agar sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- Menciptakan Iklim Kondusif: Membentuk suasana yang mendukung persatuan bangsa Indonesia demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
- Menyalurkan Aspirasi Politik: Partai politik berfungsi untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan negara.
- Partisipasi Politik: Memberikan kesempatan kepada WNI untuk berpartisipasi dalam proses politik.
- Rekrutmen Politik: Melalui mekanisme demokrasi, partai politik merekrut calon pejabat publik dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
Tantangan yang Dihadapi Partai Politik di Indonesia
Meskipun banyaknya partai politik memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih sesuai dengan visi, misi, dan program kerja partai, kenyataannya banyak kader partai yang terlibat dalam kasus kriminal, termasuk korupsi, setelah memperoleh jabatan politik. Ini menunjukkan adanya masalah dalam implementasi fungsi partai politik di Indonesia.
Baca Juga : https://jesselopes.com/pengertian-dan-landasan-politik-luar-negeri-indonesia/
Program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, KPK mendorong komitmen integritas melalui program Politik Cerdas Berintegritas (PCB) Terpadu yang diluncurkan sejak 2022. Dalam program ini, seluruh partai politik peserta Pemilu 2024, termasuk partai politik lokal Aceh, menyatakan komitmennya untuk mewujudkan politik bersih dari korupsi.
Pentingnya Sistem Integritas Partai Politik (SIPP)
Untuk meminimalkan risiko korupsi politik, partai politik di Indonesia perlu berbenah diri. Salah satunya adalah dengan menerapkan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP), yang menjadi langkah awal KPK untuk mengembangkan sistem integritas di dalam tubuh partai politik.
SIPP adalah seperangkat kebijakan yang disusun oleh partai politik dan disepakati bersama sebagai standar integritas yang wajib dipatuhi oleh setiap kader. Dengan mengimplementasikan SIPP, diharapkan partai politik dapat mencetak calon pemimpin yang berintegritas, serta mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Komponen Penting dalam SIPP
Ada lima komponen internal dalam SIPP yang sangat penting untuk diperhatikan oleh partai politik, di antaranya:
1. Kode Etik
Kode etik merupakan bagian yang penting dalam SIPP, yang mencakup penegakan etik, perlindungan, dan standar etik. Penegakan etik dilakukan oleh lembaga independen yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran kode etik. Perlindungan memastikan mekanisme pelaporan pelanggaran etik yang aman, sementara standar etik mengatur kebijakan terkait pelanggaran dan kelaziman dalam organisasi.
2. Demokrasi Internal Partai Politik
Partai politik harus menerapkan sistem demokrasi yang melibatkan seluruh anggota, kader, dan pengurus dalam proses musyawarah. Penggantian kepengurusan secara berkala dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota untuk maju sebagai calon pejabat publik adalah bagian dari demokrasi internal ini.
3. Kaderisasi yang Berintegritas
Untuk menghasilkan kader yang berintegritas, partai politik harus menerapkan lima prinsip utama dalam proses kaderisasi, yaitu:
- Inklusif: Memberikan akses yang setara bagi seluruh anggota untuk mengikuti jenjang kaderisasi.
- Berjenjang: Kaderisasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat rendah hingga tinggi.
- Berkala: Kaderisasi dilakukan secara periodik.
- Terukur: Kaderisasi harus memiliki kurikulum yang jelas dengan output yang sesuai.
- Berkelanjutan: Kaderisasi menjadi kegiatan rutin yang dirancang dengan metode tertentu.
4. Transparansi dalam Pemilihan Kader
Proses kaderisasi harus dilakukan dengan transparan dan adil. Setiap kader harus mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih tanpa adanya mahar politik. Jika sistem kaderisasi dijalankan dengan adil dan transparan, hal ini akan mengurangi potensi terjadinya korupsi di masa depan.