Di tengah masyarakat yang majemuk, keberagaman agama dan kepercayaan adalah hal yang lumrah. Namun dalam dinamika politik kontemporer, agama kerap dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Fenomena ini dikenal sebagai politikasi agama, yaitu penggunaan simbol, narasi, dan identitas keagamaan dalam strategi politik praktis. Meskipun terkadang efektif dalam menjaring suara, praktik ini menyimpan potensi besar untuk menggerus kohesi sosial, terutama di masyarakat yang plural.
🔍 Apa Itu Politikasi Agama?
Politikasi agama terjadi ketika tokoh politik, partai, atau kelompok kepentingan mengeksploitasi sentimen keagamaan guna memobilisasi dukungan. Hal ini bisa berupa:
-
Penggunaan isu-isu keagamaan dalam kampanye
-
Labelisasi agama terhadap lawan politik
-
Pemanfaatan simbol-simbol religius untuk legitimasi
-
Politisasi tempat ibadah dan tokoh agama
Praktik semacam ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dengan populasi majemuk seperti India, Myanmar, dan Lebanon.
⚠️ Dampak Politikasi Agama terhadap Kohesi Sosial
Kohesi sosial mengacu pada tingkat solidaritas, rasa saling percaya, dan keterikatan antar kelompok dalam masyarakat. Ketika agama ditarik ke dalam arena politik, dampaknya bisa sangat serius, terutama dalam komunitas yang memiliki latar belakang berbeda-beda.
1. Polarisasi dan Segregasi Sosial
Politik identitas berbasis agama menciptakan garis batas “kami vs mereka”. Masyarakat yang dulunya hidup berdampingan mulai saling curiga, dan hubungan antarumat beragama menjadi renggang. Polarisasi ini sering kali bertahan lama, bahkan setelah kontestasi politik selesai.
2. Instrumentalisasi Simbol Agama
Ketika agama dijadikan alat, makna spiritualnya bisa tereduksi menjadi alat propaganda. Ini menciptakan distorsi dalam pemahaman keagamaan, dan bahkan memicu munculnya kelompok-kelompok radikal yang merasa membela “kebenaran”.
3. Meningkatnya Intoleransi dan Kekerasan
Politik berbasis agama kerap melahirkan narasi intoleran terhadap minoritas. Dalam kasus ekstrem, ini memicu kekerasan, diskriminasi, dan pengucilan sosial. Akibatnya, minoritas agama bisa merasa tidak aman dan kehilangan hak-haknya sebagai warga negara.
đź“Ś Studi Kasus: Politikasi Agama di Indonesia
Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan masyarakat yang sangat plural telah beberapa kali mengalami ketegangan akibat politikasi agama. Contoh nyata adalah:
-
Pilgub DKI Jakarta 2017, di mana isu keagamaan menjadi pusat kampanye dan berujung pada polarisasi masyarakat.
-
Pemilu 2019, ketika narasi “ulama vs tidak religius” digunakan untuk membentuk citra calon pemimpin.
Meskipun berlangsung dalam konteks demokrasi, praktik-praktik ini membelah ruang publik dan meninggalkan trauma sosial yang cukup dalam.
🤝 Strategi Meningkatkan Kohesi Sosial di Tengah Keberagaman
Untuk menjaga integrasi sosial di masyarakat majemuk, perlu ada langkah kolektif yang tegas dan terarah. Beberapa di antaranya adalah:
1. Pendidikan Multikultural
Sistem pendidikan harus rajazeus login mendorong pemahaman lintas agama dan budaya sejak dini. Ini membantu membentuk warga negara yang toleran dan terbuka terhadap perbedaan.
2. Netralitas Negara dan Aparatur
Negara harus menjaga netralitas dalam urusan agama dan menjamin perlindungan bagi seluruh umat beragama. Aparatur negara juga perlu dilatih agar tidak menjadi alat politik berbasis agama.
3. Peran Tokoh Agama sebagai Penjaga Moderasi
Tokoh agama memiliki pengaruh besar. Jika mereka berdiri di atas semua golongan dan menyerukan perdamaian, maka stabilitas sosial lebih mudah tercapai.
4. Media dan Literasi Digital
Media memiliki peran penting dalam menyebarkan narasi damai. Literasi digital juga harus ditingkatkan untuk melawan hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama yang beredar di media sosial.
BACA JUGA:Â Â Globalisasi Politik: Dampaknya pada Identitas dan Kebijakan Lokal