Jesselopes – Politik Dalam Bermasyarakat

Memasuki tahun 2025, lanskap politik Indonesia mengalami perubahan besar yang dipengaruhi oleh cepatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya partisipasi generasi milenial dalam dunia digital. Generasi yang lahir antara tahun 1981 hingga 1996 ini kini menjadi salah satu kekuatan demografis terbesar dalam politik nasional. Namun, kehadiran mereka di ruang digital menimbulkan tantangan tersendiri terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

Peran Sentral Generasi Milenial dalam Politik Digital

Generasi milenial sangat akrab dengan media sosial, aplikasi digital, dan berbagai rajazeus situs online platform informasi online. Di ranah politik, mereka menjadi sasaran utama kampanye digital, baik oleh partai politik, calon legislatif, hingga aktivis gerakan sipil. Fenomena ini menciptakan ruang baru demokrasi, di mana suara rakyat bisa terangkat tanpa harus melalui media tradisional.

Namun, kedekatan milenial dengan dunia digital juga membawa risiko. Banjir informasi, maraknya hoaks, serta polarisasi opini menjadi tantangan nyata. Banyak milenial yang aktif dalam menyuarakan pendapat politik secara online, tetapi kurang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem politik atau isu-isu kebijakan publik.

Tantangan Utama Demokrasi Digital di 2025

1. Infodemi dan Disinformasi

Tahun 2025 menunjukkan gejala meningkatnya serangan informasi palsu dan manipulatif, yang disebarkan secara cepat melalui media sosial. Generasi milenial, meskipun akrab dengan teknologi, tidak selalu terlatih menyaring informasi yang benar. Hal ini membuat demokrasi rentan terhadap opini publik yang dibentuk oleh narasi palsu.

2. Politik Identitas dan Polarisasi Digital

Politik digital sering kali memperkuat narasi identitas yang sempit. Milenial yang aktif di media sosial mudah terjebak dalam “echo chamber” — hanya berinteraksi dengan mereka yang memiliki pandangan serupa. Akibatnya, ruang diskusi publik menjadi semakin terpolarisasi dan mengancam kohesi sosial.

3. Kampanye Politik Transaksional Online

Di beberapa kasus, kampanye politik digital telah mengalami pergeseran ke arah politik transaksional berbasis klik dan konten viral. Popularitas di media sosial tidak selalu merepresentasikan kualitas atau kapabilitas seorang calon. Hal ini mengaburkan substansi demokrasi yang ideal.

4. Keterbatasan Literasi Digital Politik

Sebagian besar milenial memang aktif secara digital, tetapi literasi politik mereka masih tergolong rendah. Mereka lebih mengenal kandidat dari viralitas TikTok atau Twitter daripada rekam jejak atau program nyata. Ini menjadi PR besar bagi pendidikan politik di era digital.

Peluang dan Harapan

Meski banyak tantangan, politik digital tetap membuka harapan besar. Generasi milenial memiliki potensi untuk memperbarui sistem politik Indonesia melalui:

• Partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan

• Gerakan digital untuk advokasi isu sosial

• Pemanfaatan teknologi blockchain atau AI untuk transparansi pemerintahan

• Munculnya pemimpin muda yang lahir dari kultur digital

Jika diarahkan dengan benar, milenial dapat menjadi agen perubahan menuju demokrasi yang lebih inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap zaman.

BACA JUGA: Politik Indonesia Terkini: Dinamika Pasca Pemilu dan Arah Baru Pemerintahan