Jesselopes – Politik Dalam Bermasyarakat

Pada 5 April 2025, Pemungutan Suara Ulang (PSU) gelombang kedua rajazeus slot akan digelar di sepuluh daerah di Indonesia. PSU ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di beberapa wilayah. PSU gelombang kedua ini bertujuan untuk memastikan agar hasil pemilihan benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat secara adil dan transparan.

Daerah yang Menggelar PSU

Sebanyak sepuluh daerah akan melaksanakan PSU besok, mencakup sejumlah provinsi dari Sabang hingga Papua. Adapun daerah-daerah yang akan menggelar PSU tersebut adalah:

1. Kota Sabang, Provinsi Aceh

2. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah

3. Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi

4. Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara

5. Kabupaten Buru, Provinsi Maluku

6. Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara

7. Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat

8. Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara

9. Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur

10. Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah

PSU dilakukan karena adanya masalah dalam proses pemilihan sebelumnya, baik itu terkait dengan adanya pelanggaran prosedural, kesalahan administrasi, atau kecurangan yang memengaruhi hasil akhir pemilihan. Setelah melalui proses pemeriksaan dan penetapan oleh MK, akhirnya keputusan untuk menggelar PSU di wilayah-wilayah tersebut disahkan.

Proses Pelaksanaan PSU

Pelaksanaan PSU pada gelombang kedua ini akan menggunakan prosedur yang sama dengan pemilihan sebelumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memastikan bahwa pemilih dapat memberikan suara mereka dengan bebas dan tanpa adanya gangguan. PSU ini akan menggunakan sistem daftar pemilih tetap (DPT), di mana setiap pemilih yang terdaftar dapat menyalurkan hak pilih mereka di TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditentukan.

Proses pengawasan juga akan diperketat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan mengawasi setiap tahapan pemilihan untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi, baik itu berupa politik uang, intimidasi, atau pelanggaran kampanye. Selain itu, pihak kepolisian juga akan siap siaga untuk mengamankan proses pemungutan suara dan hasilnya.

Pentingnya Partisipasi Pemilih

Bagi masyarakat yang berada di daerah yang melaksanakan PSU, diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilu adalah hak dan kewajiban warga negara, dan suara yang diberikan akan sangat menentukan masa depan daerah tersebut. Agar proses pemilihan berjalan lancar, pemilih disarankan untuk datang tepat waktu ke TPS sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Selain itu, pemilih juga diharapkan membawa KTP elektronik atau dokumen identitas lainnya yang sah sebagai syarat untuk memberikan suara. KPU juga telah mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih secara jujur dan damai, serta mematuhi protokol kesehatan agar proses pemilihan berjalan dengan aman dan tertib.

Tantangan dan Harapan

Pelaksanaan PSU gelombang kedua ini tentu tidak lepas dari tantangan. Selain memerlukan persiapan yang matang dalam hal logistik dan pengawasan, tantangan terbesar adalah memastikan agar masyarakat bisa kembali percaya terhadap proses demokrasi setelah adanya sengketa dan ketidakpuasan pada pemilihan sebelumnya.

Namun, di balik tantangan ini, ada harapan besar agar PSU dapat berjalan dengan sukses dan menghasilkan pemimpin yang sah, yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah masing-masing. Semoga dengan adanya PSU ini, hasil pilkada yang lebih transparan dan adil dapat tercapai, dan masyarakat kembali merasa puas dengan proses demokrasi yang telah dijalankan.

BACA JUGA: DPR Sahkan RUU TNI Jadi Undang-Undang: Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, mengawali perjalanannya lawatan ke luar negeri dengan mengerjakan pertemuan dengan sebagian tokoh dunia. Belum lama ini, Prabowo berkunjung ke Rusia sesudah sebelumnya telah mengunjungi ke sejumlah negara di Asia dan Eropa seperti China, Jepang, Prancis, Serbia, Turki. Kunjungan ini menjadi upaya Prabowo dalam menjalin kekerabatan global dalam rangka memperkuat posisi strategis Indonesia di ajang Internasional.

Pengamat Kebijakan Relasi Internasional dari Fisipol UGM, Dr. Dafri Agus Salim, M.A., menyebutkan bahwa kunjungan tersebut nampak memberi sinyal akan adanya kemungkinan pergeseran orientasi politik luar negeri Indonesia. “Aku merasa sepertinya kunjungan ini memberi sinyal atau pertanda bahwa orientasi politik kita kemungkinan akan sedikit bergeser. Dari yang tadinya agak barat, ini mungkin kita agak ke timur. Dalam konteks ini maksudnya braxtonatlakenorman.com ke negara-negara yang tidak senantiasa akrab dengan negara-negara Barat, terlebih Amerika,” papar Dafri dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (7/8) di Kampus UGM.

Dari daftar negara-negara yang dikunjungi, Kata Dafri, Prabowo tidak pergi ke negara-negara Barat. Sebaliknya, ia justru memperlihatkan harapan menjalin kerja sama dengan negara-negara Timur, seperti Turki, China, dan Rusia yang berpotensi besar dalam kekerabatan ekonomi perdagangan Indonesia ke depannya. Kunjungan ini juga mengindikasikan bahwa Prabowo berkeinginan Indonesia tampil di dunia internasional sebagai negara yang mampu menghimpun tenaga Timur.

Baca Juga : Dinamika dan Peranannya Politik dalam Kehidupan Sosial

Kecuali itu, Dafri juga beranggapan bahwa kunjungan yang dikerjakan Prabowo tersebut sepertinya juga bertujuan untuk menemukan ruang baru bagi kerja sama ekonomi perdagangan Indonesia, di luar negara-negara Barat.

Soal kunjungan Prabowo ke China dan Rusia ini menurutnya dapat berdampak besar kepada kekerabatan politik luar negeri Indonesia dengan Amerika yang berseberangan skor-skor politiknya dengan negara-negara tersebut. Taktik Indonesia untuk mendekati China, Rusia, Turki, dikerjakan dalam rangka meningkatkan posisi tawar kepada negara-negara Barat yang selama ini dianggap menekan dan mengesampingkan kepentingan Indonesia.

Dengan memperkuat posisi tawar, kata Dafri, memungkinkan Indonesia memiliki jalan masuk yang lebih besar untuk merealisasikan kepentingannya. Kecuali itu, akibat lainnya akan berdampak pada jalan masuk Indonesia kepada bantuan-bantuan, bagus negara-negara Barat atau lembaga-lembaga Internasional yang mungkin dapat menjadi kian melemah. Di sisi lain, Indonesia nantinya dapat menginginkan bantuan dari negara-negara lain. “Menurut aku, ada dua tujuannya, untuk meningkatkan posisi tawar untuk menerima jalan masuk lebih besar di bidang keamanan, seumpama pembelian senjata, dukungan politik, dst. Bagian dari strategi Prabowo nanti untuk membuka pasar yang lebih luas dengan kerja sama ekonomi di luar negara-negara mainstream Barat,” jelas Dafri.

Pergeseran orientasi ini oleh Dafri diukur diberi pengaruh oleh dinamika politik domestik Indonesia. “Jadi, jangan-jangan mengapa kita sekarang dekat sekali dengan China, walaupun dulu Prabowo seperti nampak anti-China dari orasi-orasinya, itu diberi pengaruh oleh tenaga politik di dalam negeri, termasuk dalam hal ini pengusaha,” papar Dafri.

Dengan pergeseran orientasi politik luar negeri yang terjadi ini memperlihatkan bahwa Indonesia belum dapat mengerjakan politik bebas aktif yang murni cocok dengan konsep yang ada. “Di era Soekarno kita sungguh-sungguh dekat dengan Timur, melainkan di era Soeharto kita dekat dengan Barat. Tak dapat dikatakan sebagai bebas aktif, lebih dapat dikatakan sebagai pragmatisme. Kita tidak peduli lagi, berkeinginan barat, berkeinginan timur, bila ia menguntungkan ya, jadi teman kita. Jadi bukan bebas aktif seperti yang dikonsepkan. Aku memperhatikan ke depannya juga oleh Prabowo tidak akan murni,” pungkasnya.