Jesselopes – Politik Dalam Bermasyarakat

Bagi sebagian orang, politik sering dianggap hal yang rumit, jauh dari kehidupan sehari-hari, bahkan menimbulkan rasa enggan untuk membicarakannya. Padahal, politik sesungguhnya sangat dekat dengan masyarakat. Ia hadir dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi kehidupan kita — mulai dari harga kebutuhan pokok, kebijakan pendidikan, hingga pembangunan di lingkungan tempat tinggal. Inilah yang disebut politik dalam sekitar masyarakat, sebuah realitas yang membentuk tatanan sosial dan arah kehidupan bersama.

Secara sederhana, politik dapat dipahami sebagai proses pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Di tingkat masyarakat, politik tampak dalam berbagai bentuk, misalnya pemilihan kepala desa, rapat warga, hingga kegiatan musyawarah dalam menentukan kebijakan lokal. Dalam setiap proses itu, masyarakat berperan aktif sebagai pelaku politik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peran masyarakat dalam politik sangat penting karena dari merekalah suara dan aspirasi rakyat muncul. Melalui partisipasi, masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintahan, menyuarakan kepentingan kelompoknya, dan memastikan keadilan sosial berjalan dengan baik. Ketika warga ikut memilih dalam pemilu, terlibat dalam diskusi publik, atau memberikan masukan kepada aparat desa, mereka sebenarnya sedang menjalankan fungsi politik yang mendukung sistem demokrasi.

Politik di sekitar masyarakat juga menjadi cerminan kesadaran kolektif. Di lingkungan yang partisipatif, politik berjalan sehat — masyarakat aktif berdialog, menghargai perbedaan pendapat, dan bersama mencari solusi. Namun, ketika politik dijauhi atau hanya dikuasai segelintir pihak, sering kali muncul kesenjangan dan ketidakadilan dalam kebijakan publik. Karena itu, membangun kesadaran politik masyarakat menjadi langkah penting menuju pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.

Dalam kehidupan sehari-hari, politik https://dewa789win.com/ bahkan bisa muncul dari hal-hal sederhana. Misalnya, saat warga bergotong royong memperbaiki jalan desa dan memutuskan bersama siapa yang akan memimpin kegiatan tersebut. Proses musyawarah dan keputusan bersama itu merupakan bentuk kecil dari praktik politik. Ia menunjukkan bahwa politik tidak selalu tentang perebutan kekuasaan, tetapi tentang bagaimana masyarakat mengatur kehidupan bersama demi kebaikan bersama.

Namun, perlu diakui bahwa politik di masyarakat juga menghadapi berbagai tantangan. Masih banyak warga yang apatis terhadap politik karena kurangnya pendidikan politik, kekecewaan terhadap pemimpin, atau pengaruh berita palsu di media sosial. Untuk itu, pendidikan politik sejak dini sangat penting agar masyarakat dapat berpikir kritis, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang menyesatkan.

Kesimpulannya, politik bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat — ia hidup di sekitar kita, dalam keputusan sehari-hari dan interaksi sosial yang membentuk arah kehidupan bersama. Dengan partisipasi aktif, kesadaran, dan tanggung jawab, masyarakat dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun sistem politik yang sehat, transparan, dan berkeadilan. Karena pada akhirnya, politik yang baik berawal dari masyarakat yang peduli.

Baca Juga : Wakil Ketua MPR: Partai Politik Harus Hadirkan Negarawan, Bukan Sekadar Politisi

Pemilu merupakan instrumen politik yang sah bagi negara-negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai mekanisme yang memastikan rotasi kekuasaan berjalan dengan adil dan sah, pemilu juga merupakan wujud dari kedaulatan rakyat. Pertanyaannya adalah, seberapa penting menjamin pemilu yang berlangsung secara adil? Pilihan https://www.amoskeagjewelers.com/ terhadap sistem pemilu tertentu memiliki dampak besar terhadap masa depan politik suatu negara. Namun, dalam praktiknya, sistem pemilu sering kali mengabaikan hak asasi manusia, lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek. Sistem ini sering terjebak pada perspektif yang bersifat universal dan prosedural, namun mengabaikan substansi yang sesungguhnya.

Selama dua dekade terakhir, Masyarakat Adat menjadi korban dari sistem pemilu yang mengabaikan hak-hak mereka. Desain pemilu yang ada gagal beradaptasi dengan realitas sosial dan budaya yang berkembang. Masyarakat Adat menjadi korban dua kali: pertama, oleh agresi pembangunan yang merusak tatanan hidup mereka; kedua, oleh sistem pemilu yang diskriminatif terhadap hak politik mereka.

Dekade Pengabaian
Studi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat tiga masalah utama yang menyebabkan hilangnya hak politik Masyarakat Adat dalam pemilu. Pertama, alasan kultural. Pranata hukum adat yang telah ada dalam kehidupan Masyarakat Adat sering kali bertentangan dengan ketentuan administratif yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kedua, konflik tenurial dan ketidakpastian wilayah administratif. Syarat untuk mengikuti pemilu adalah adanya kepastian wilayah administratif atau domisili. Namun, Masyarakat Adat sering kali kehilangan hak atas tanah mereka akibat tidak adanya perlindungan hukum dan pengakuan dari negara. Hal ini menyebabkan konflik yang berkepanjangan, di mana mereka sering kali terpaksa meninggalkan wilayah mereka. Konflik tenurial ini pada akhirnya mengakibatkan hilangnya hak politik Masyarakat Adat. Ketiga, sebaran geografis yang sulit dijangkau. Negara dan penyelenggara pemilu sering beralasan bahwa wilayah tempat tinggal Masyarakat Adat yang terletak jauh dari pusat administratif membuat mereka sulit dijangkau untuk proses pemilu.

Jika kita meninjau pelaksanaan pemilu dalam dua dekade terakhir, kita bisa mulai dengan Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru. Banyak pihak menganggap pemilu pasca-reformasi sebagai bentuk mekanisme pengambilan keputusan yang paling demokratis. Tingkat partisipasi masyarakat saat itu mencapai 92,7 persen, yang merupakan angka tertinggi kedua setelah Pemilu 1955. Pemilu 1999 mengadopsi sistem periodic list, di mana pendaftaran pemilih hanya dilakukan saat hendak menyelenggarakan pemilu. Pemilu ini juga menerapkan prinsip voluntary registration, di mana hak untuk memilih adalah hak setiap warga negara dan pemilih bisa memilih untuk mendaftar atau tidak dalam daftar pemilih. Prosedur administrasi ini mengharuskan pemilih menunjukkan kartu tanda penduduk atau bukti identitas sah lainnya sebagai persyaratan administratif untuk menggunakan hak pilih.

Namun, dalam kenyataannya, prosedur administratif ini justru mengabaikan hak-hak tertentu. Masyarakat Adat kehilangan hak politik mereka untuk memilih karena ketidakcocokan antara kepercayaan yang mereka anut dengan sistem administrasi pemilu yang berlaku. Pada masa itu, negara tidak mengakui agama atau kepercayaan yang dipegang oleh Masyarakat Adat, sehingga mereka tidak bisa mengurus identitas kependudukan yang diperlukan untuk memilih. Hal ini menggambarkan adanya ketidaksesuaian antara nilai-nilai adat dan logika administrasi pemilu yang lebih mengutamakan prosedural dibandingkan dengan substansi hak-hak masyarakat.